Sofifi - Rabu (16/04/2025) Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Sofifi menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Kantor Balai POM di Sofifi. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk menjaring masukan dan membangun sinergi bersama pengguna layanan, lintas sektor terkait, mitra kerja, hingga media.
Mengusung tema “Perkuatan Sinergitas Lintas Sektor dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik”, forum ini menjadi wujud nyata komitmen Balai POM di Sofifi dalam melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan guna menciptakan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berkualitas.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Balai POM di Sofifi, Bapak Tri Wandiro, S.Farm., Apt., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya FKP sebagai bagian dari kewajiban institusi publik, sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.
“FKP ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi sarana kami untuk mendengar langsung suara pengguna layanan, menjaring saran, serta merumuskan bersama solusi demi pelayanan yang lebih baik,” ujar Tri Wandiro.
Sebagai bentuk transparansi, beliau juga memaparkan materi tentang Standar Pelayanan Publik yang telah diterapkan di Balai POM di Sofifi.
Forum ini turut menghadirkan Ibu Umi Salamah, pelaku usaha dari UMKM Pakesang Ternate, yang merupakan UMKM binaan BPOM. Dalam sesi berbagi pengalaman, beliau menekankan pentingnya memiliki izin edar produk, serta mengapresiasi kemudahan proses perizinan yang diberikan Balai POM.
Materi selanjutnya dibawakan oleh apt. Muhammad Ilham, S.Farm., selaku petugas pelayanan publik Balai POM di Sofifi. Ia menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan pasar dan regulasi yang semakin ketat.
Kegiatan berlangsung interaktif, dengan peserta yang terdiri dari pelaku usaha, perwakilan instansi lintas sektor, dan media, turut aktif berdiskusi dan menyampaikan masukan konstruktif. Seluruh hasil diskusi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani, sebagai bentuk komitmen bersama.
