Resistensi antimikroba (AMR) menjadi salah satu ancaman serius bagi kesehatan global. Kondisi ini terjadi ketika mikroba mengalami perubahan sehingga tidak lagi merespon pengobatan dengan obat antimikroba. Akibatnya, infeksi semakin sulit diobati dan berisiko menyebabkan kematian. Meski sulit dihindari, resistensi antimikroba masih dapat dikendalikan dan diminimalkan melalui pengelolaan obat yang bijak.
Sebagai bagian dari Gugus Tugas Pengendalian Resistensi Antimikroba, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalankan peran penting dalam memastikan peredaran dan penggunaan antimikroba tetap sesuai aturan. Upaya yang dilakukan antara lain pemantauan registrasi obat antimikroba, penyusunan pedoman kebijakan, pelaksanaan kajian dan surveilans, intensifikasi pengawasan di fasilitas kefarmasian, sampling serta pengujian obat, hingga pendataan laporan efek samping obat (ESO) terkait penggunaan antimikroba.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Antimikroba yang digelar pada 23 September 2025 di Auditorium Inspektorat Kota Ternate. Acara ini diikuti 30 peserta dari sarana pelayanan kefarmasian di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Bimtek bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tenaga kefarmasian tentang pentingnya pengelolaan obat secara bijak untuk menekan angka resistensi.
Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba periode 1 Juli–30 September 2024 menunjukkan tingginya praktik penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di wilayah kerja BPOM Sofifi, dengan rata-rata mencapai 75%. Angka tertinggi tercatat pada penyerahan kepada masyarakat sebesar 85,9%, diikuti oleh bidan (3,8%), sarana kefarmasian lain (3,5%), dokter (3%), dan perorangan/freelance (2,8%). Data ini menegaskan masih perlunya penguatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan.
Dalam sambutannya, Kepala Balai POM di Sofifi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia berharap kegiatan serupa ke depan dapat melibatkan lebih banyak perwakilan kabupaten di Maluku Utara, khususnya Apoteker Penanggung Jawab dan pemilik apotek. “BPOM mendukung penuh langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan maupun organisasi profesi dalam upaya pengendalian antimikroba di wilayahnya,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, BPOM berharap kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai penggunaan antibiotik dapat meningkat, sehingga ancaman resistensi antimikroba dapat ditekan demi melindungi kesehatan publik.
