Monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengawasan post-market pangan olahan sesuai standar di tingkat Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keamanan pangan nasional, melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sesuai Amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran Bidang Kesehatan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam pengawasan post-market industry rumah tangga pangan. Kemudian, sebagaimana Inpres No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM diamanahkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait.
Bimbingan teknis pengawasan post-market PIRT dan Desk Penilaian Mandiri dilaksanakan pada tanggal 09-10 Oktober 2023. Kegiatan ini mengundang Dinas Kesehatan dari 10 Kab. Kota di Maluku Utara, yaitu Dinas Kesehatan Kota Ternate, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Morotai, Kepulauan Sula, Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Selaatan, dan Pulau Taliabu.
Selain Bimtek yang dilakukan, hari kedua juga dilaksanakan desk penilaian mandiri yang langsung difasilitatori oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dibantu oleh petugas dari Balai POM di Sofifi. Hasil penilaian mandiri menunjukkan terdapat empat kabupaten kota yang belum memenuhi ketentuan. Balai POM di Sofifi akan terus melakukan pendampingan terhadap dinas Kesehatan dalam melakukan penilaian mandiri untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan di Maluku Utara.
