Sofifi - Jumat (14/08/2026) Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat kini semakin mudah memperoleh berbagai informasi apapun hanya dalam hitungan detik. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru dalam memastikan informasi yang diterima benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2026–2030 yang berlangsung di Aula Bidadari Lantai 4, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Jumat (14/08/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai POM di Sofifi, Ermanto Siahaan, bersama Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Staf Ahli Gubernur, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, pimpinan instansi vertikal di wilayah Maluku Utara, serta Komisioner Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara periode 2021–2025.
Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, terhadap lima anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara masa jabatan 2026–2030, yaitu Ismad Sahupala, S.E.; Sofyan Ali, S.E.; Dr. Isra Muksin, S.Sos., M.Si.; Fijral, S.Sos., M.Si.; dan Mu’minah Daeng Barang, S.I.Kom.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara menekankan bahwa kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dalam mengakses informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan, terutama semakin sulitnya membedakan informasi yang benar dan informasi palsu.
“Begitu dibuka akses informasi, lahir era digital, media yang luar biasa. Satu sisi kita setuju hal ini memudahkan kita semua di berbagai sisi kehidupan, namun di sisi lain, sudah susah kita membedakan mana informasi benar dan palsu,” ujar Wakil Gubernur.
Untuk itu, Wakil Gubernur mengajak seluruh pimpinan instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus memperbaiki sistem informasi di lingkungan masing-masing. Keterbukaan informasi dinilai penting agar kinerja pemerintah dapat diketahui dan dipantau masyarakat, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Semangat tersebut selaras dengan komitmen Balai POM di Sofifi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang informatif. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai POM di Sofifi, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, baik melalui layanan informasi secara langsung maupun melalui berbagai kanal komunikasi resmi Balai POM di Sofifi.
Keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi hak masyarakat atas informasi, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik. Informasi mengenai keamanan produk farmasi, makanan, kosmetik, obat bahan alam, hingga berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan perlu disampaikan secara jelas dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi dirinya.
Melalui kegiatan ini, keterbukaan informasi publik yang informatif Balai POM di Sofifi akan terus ditingkatkan dengan menghadirkan informasi pengawasan obat dan makanan yang kreatif, edukatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selain itu sinergi dan kolaborasi antara Balai POM di Sofifi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, menjadi peluang peningkatan kerjasama hadirnya informasi publik yang lebih efektif dalam rangka mewujudkan masyarakat Maluku Utara yang sehat, cerdas dan terhindar dari produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
