Ternate – Selasa (22/9/2025) Balai POM di Sofifi bersama Dinas Kesehatan Kota Ternate melakukan tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan II dalam rangka memperkuat pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BPOM lingkup Pemerintah Kota Ternate. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan anggaran dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung keberlanjutan program pengawasan obat dan makanan di daerah.
Berdasarkan hasil monev, terdapat ketidaksesuaian dalam penginputan nomor rekening belanja pada pengajuan kegiatan. Ketidaksesuaian tersebut diketahui setelah proses pengajuan terkonfirmasi sehingga pengajuan dari tim farmasi perlu ditarik kembali untuk dilakukan perbaikan sesuai prosedur yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kota Ternate telah melakukan perbaikan kode rekening pada September. Selanjutnya, proses tersebut akan melalui tahapan verifikasi bersama bagian keuangan sebelum diusulkan sesuai mekanisme yang berlaku. Perbaikan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian administrasi penganggaran serta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Nonfisik BPOM.
Dalam proses tindak lanjut, koordinasi antara Balai POM di Sofifi, tim farmasi, dan bagian keuangan Dinas Kesehatan Kota Ternate terus diperkuat. Balai POM di Sofifi juga membuka ruang fasilitasi dan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ke depan, koordinasi tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga diperkuat melalui dokumentasi dan penyampaian surat secara resmi kepada pihak terkait. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat memperjelas alur komunikasi, memastikan setiap proses tindak lanjut tercatat dengan baik, serta meminimalkan potensi miskomunikasi antarpihak.
Penguatan tata kelola administrasi dan koordinasi menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan DAK Nonfisik BPOM. Melalui sinergi yang semakin baik, Balai POM di Sofifi bersama Dinas Kesehatan Kota Ternate berkomitmen memastikan pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
