Sofifi – Selasa (31/03/2026) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM melaksanakan kunjungan kerja ke Balai POM di Sofifi dalam rangka kegiatan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas penindakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam menerapkan ketentuan terbaru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Kie Raha Balai POM di Sofifi ini diikuti oleh pegawai Balai POM di Sofifi, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, serta beberapa UPT BPOM lainnya yang bergabung secara daring. Hadir secara langsung Direktur Penyidikan Obat dan Makanan, Brigjen Pol. Partomo Iriananto, S.I.K., M.H., beserta tim.
Kepala Balai POM di Sofifi, Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt., dalam sambutannya menyampaikan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai era baru dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini menuntut peningkatan kompetensi dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyidikan yang profesional dan akuntabel.
Direktur Penyidikan dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, khususnya melalui fungsi koordinasi dan pengawasan (korwas) di kepolisian daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi, termasuk dengan Wakapolda di wilayah Sofifi, sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran penanganan perkara serta meminimalisasi kendala di lapangan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sahat Sagala, S.H., M.H., Ketua Tim Penyidikan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Materi yang disampaikan berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dalam proses penyidikan serta strategi pendampingan penanganan perkara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh petugas penindakan BPOM semakin siap menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
