Sofifi – Kamis (06/08/2026) Kepala Balai POM di Sofifi, Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt., M.M., bersama jajaran melakukan audiensi dan diterima langsung oleh Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., bertempat di Mapolda Maluku Sofifi Jl. Bhayangkara Bukit Durian. Sebagai bentuk implementasi sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani BPOM dan Polda Maluku Utara pada Februari 2026 yang lalu, kedua institusi sepakat memperkuat komitmen dalam mengawal berbagai program strategis demi melindungi masyarakat Moloku Kieraha dari kejahatan di bidang obat dan makanan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai POM di Sofifi menyampaikan berbagai bentuk kerja sama yang telah dan akan terus dikembangkan, sejak kepemimpinan Kapolda Maluku Utara sebelumnya meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, penegakan hukum di bidang obat dan makanan, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, dukungan pengujian dan pengembangan laboratorium, pemanfaatan sarana dan prasarana serta kegiatan lain yang disepakati. Beberapa kegiatan yang sudah terlaksana sebagai implementasi dari sinergi dan kerjasama kedua institusi adalah pengungkapan peredaran dan penyalahgunaan obat-obat tertentu di wilayah hukum Provinsi Maluku Utara dan dukungan pengujian sampel pangan dari 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk mendukung penyelenggaraan program prioritas Makan Bergizi Gratis.
Pada kesempatan kali ini, Kepala Balai POM di Sofifi juga menekankan pentingnya kolaborasi yang solid dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Menurutnya, karena BPOM memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani tindak pidana di bidang obat dan makanan sehingga dukungan dari Polda Maluku Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Direktorat Reserse NarkobaPolda Maluku Utara sangat diperlukan untuk memperkuat dan mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan.
"Kami berharap sinergi yang sudah berjalan antara BPOM dan Polda Maluku Utara tetap dipertahankan dan ditingkatkan karena kolaborasi yang solid adalah kunci terwujudnya pengawasan obat dan makanan serta pemberantasan peredaran obat dan makanan ilegal menjadi lebih efektif untuk melindungi masyarakat," ujar Ermanto.
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., menyambut baik perkuatan sinergi yang diinisiasi Balai POM di Sofifi. Ia menilai, kerja sama yang telah terbangun melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) perlu terus dioptimalkan dalam pelaksanaannya, dan jika nanti PKS ini berakhir segera bisa kita perpanjang.
"Silakan terus berkoordinasi. Apalagi kita sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama sebagai landasan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengawasan obat dan makanan di Maluku Utara," ungkapnya.
Pada sesi diskusi, kedua belah pihak juga membahas sejumlah isu strategis, antara lain pengawasan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT), obat setelan, peredaran kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya, serta peredaran minuman keras oplosan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Balai POM di Sofifi turut menyampaikan kesiapannya memberikan dukungan pengujian laboratorium sesuai kewenangan serta menghadirkan tenaga ahli tindak pidana di bidang obat dan makanan.
Selain membahas pengawasan, Kepala Balai POM di Sofifi bersama pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Balai POM di Sofifi juga turut mengundang Bhayangkari Pengurus Daerah Maluku Utara untuk berpartisipasi mensukseskan kegiatan vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan kanker serviks, serta untuk mengagendakan pelaksanaan sosialisasi keamanan kosmetik bagi anggota Bhayangkari sebagai bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat.
Melalui audiensi ini, Balai POM di Sofifi dan Polda Maluku Utara akan terus mempertahankan komitmen dan kolaborasi yang solid sebagaimana implementasi PKS untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan yang semakin efektif. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan masyarakat dari peredaran produk farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, sekaligus dukungan terhadap keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah di Provinsi Maluku Utara..
