18/04/22. Kunjungan Kerja dan Dialog Komisi IX DPR RI dengan mitra di Provinsi Maluku Utara, Kepala Balai POM di Sofifi Bapak Tri Wandiro, S.Farm.,Apt menjawab pertanyaan komisi IX terkait dengan pengawasan BPOM di Sofifi di Provinsi Maluku Utara khususnya pemanfaatan sumber daya alam maluku utara, pengawasan obat dan makanan pada saat ramadhan dan menjelang idul fitri serta penindakan kejahatan obat dan makanan yang telah di lakukan oleh BPOM di Sofifi.
Pada tahun 2022, BPOM di Sofifi bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam hal ini KPH Ternate-Tidore dalam program pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, BPOM melakukan pendampingan untuk sertifikasi produk UKM Binaan KPH Ternate-Tidore tersebut antara lain minyak cengkeh dan Pala. BPOM di Sofifi akan selalu memantau perkembangan serta membantu proses pendaftaran izin edar agar bisa keluar izin edarnya di tahun ini. Selain itu juga Balai POM di Sofifi bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Khairun tentang pemanfaatan hasil penelitian, agar kiranya bisa dilanjutkan sampai ketingkat memproduksi produk serta kerja sama dalam rangka Kampus Merdeka Belajar Merdeka.
Terkait bulan suci ramadhan dan menjelang idul fitri, Balai POM di Sofifi secara intensif melakukan kegiatan Pengawasan dan Pengawalan terkait Keamanan Pangan di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan data yang disampaikan terdapat penurunan temuan sarana distribusi dan produksi yang tidak memenuhi ketentuan dan takjil yang tidak memenuhi syarat pada tahun 2022.
Penindakan kejahatan obat dan makanan juga terus dilakukan oleh BPOM di Sofifi utk memberikan efek jera. Pada tahun 2021 ada 1 kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan 1 kasus di tahun 2022 dalam proses pendalaman. Namun, BPOM di Sofifi terus melakukan kajian dan pendalaman informasi. Menurut Kepala Balai POM di Sofifi, dimana khususnya di Provinsi Maluku Utara sangat kecil tindak kejahatan di sektor Obat dan Makanan, berbeda dengan Unit Pelaksan Teknis (UPT) seperti di Pulau Jawa, Sumatera dan lain-lain. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Maluku Utara masih bisa untuk dilakukan pembinaan.
