Sofifi – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Balai POM di Sofifi menyelenggarakan kegiatan Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola Keuangan Menuju Reformasi Birokrasi pada Senin (9/11/2026). Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai Balai POM di Sofifi ini berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung Kie Raha.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman pegawai dalam pengelolaan keuangan negara, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan manajemen risiko. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai mampu berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam sambutannya, Kepala Balai POM di Sofifi, Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt., M.M., menekankan pentingnya pemahaman seluruh pegawai terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Menurutnya, pengelolaan anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian tata usaha atau dukungan manajemen, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pegawai.
“Kalau di tata usaha atau dukungan manajemen terdapat kendala dalam pengelolaan anggaran, maka yang terkena dampaknya adalah kita semua,” ujarnya.
Beliau juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara baik, efektif, efisien, dan akuntabel agar dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Ternate mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan perubahan Standar Biaya Masukan (SBM) terbaru. Selain materi terkait pengelolaan keuangan, tim KPPN Kota Ternate juga berbagi pengalaman dan strategi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mengingat KPPN Kota Ternate telah terlebih dahulu meraih predikat WBK/WBBM.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi interaktif. Para pegawai aktif menyampaikan pertanyaan mengenai berbagai kendala teknis dalam pengelolaan anggaran, strategi untuk meningkatkan nilai IKPA, serta kiat-kiat dalam membangun budaya kerja yang berintegritas guna meraih predikat WBK/WBBM.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan pemaparan materi mengenai Maturitas Manajemen Risiko yang disampaikan oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Materi ini memberikan penguatan pemahaman kepada pegawai mengenai pentingnya identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan pembahasan terkait penerapan manajemen risiko di lingkungan Balai POM di Sofifi. Penguatan aspek ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengantisipasi potensi hambatan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Melalui kegiatan ini, Balai POM di Sofifi berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada kinerja. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas demi perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan.
