Ternate - Selasa (22/9/2026) Sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan pengawasan obat dan makanan serta pembinaan pelaku usaha di Maluku Utara. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Balai POM di Sofifi dan Kemenkum Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang membahas peluang kolaborasi dalam pelaksanaan program dan pengawalan berbagai kegiatan di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Kemenkum Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, A.Md.I.P., S.H., M.H. menyampaikan sejumlah pandangan terkait penguatan peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya mengenai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan dapat berkembang secara bertahap melalui pengelolaan yang efektif, koordinasi antarpihak, serta penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Penguatan koperasi juga dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk dalam penyediaan produk yang berkaitan dengan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan yang baik, dukungan sumber daya manusia, pemutakhiran basis data, serta peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.
Selain koperasi, pembahasan turut menyoroti pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pentingnya memastikan sasaran penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penguatan posyandu, peningkatan teknologi dalam pelayanan publik, serta edukasi mengenai keamanan pangan bagi pelaku usaha makanan siap saji juga menjadi bagian dari perhatian bersama.
Dalam aspek pengawasan, keterlibatan lintas sektor dinilai penting untuk memperluas jangkauan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kader dapat dilibatkan sebagai perpanjangan tangan dalam menyampaikan edukasi, sementara unsur pemerintah daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat berperan sesuai tugas dan kewenangannya dalam mendukung penegakan ketentuan.
Sementara itu, Balai POM di Sofifi menyampaikan peluang penguatan kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara BPOM dan Kementerian Hukum. Kerja sama tersebut dapat menjadi landasan dalam memperkuat kolaborasi pengawasan obat dan makanan, pertukaran data dan informasi, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dukungan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
Balai POM di Sofifi juga menyampaikan pentingnya pelibatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan program sesuai kewenangan, khususnya apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut penegakan hukum. Selain itu, peran kader di masyarakat dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi, informasi, dan edukasi terkait obat dan makanan.
Melalui kolaborasi tersebut, Balai POM di Sofifi dan Kemenkum Perwakilan Provinsi Maluku Utara berkomitmen memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, pembinaan UMKM, serta pengawalan produk yang beredar di masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem usaha dan pelayanan publik yang semakin efektif sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu.
